Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut: Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian Tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala Tidak ditanggapinya permintaan informasi. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. Pengenaan biaya yang tidak wajar. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya ...

Permohonan Informasi Publik Desa diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa yaitu adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan Informasi Publik Desa Bumiroso dapat diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis.  Secara Tertulis :Pemohon dapat mengirimkan surat tertulis ditujukan ke Badan Publik Pemerintah Desa Bumiroso dengan alamat:Kantor Desa BumirosoJalan Watumalang Km. 03, Dusun ...

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. HAK PEMOHON INFORMASI Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana di atur dalam Undang-Undang. Setiap orang berhak ...

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa. PPID Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Adapun Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang PPID Desa, yaitu : PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa. PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ...

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bumiroso PPID Desa Bumiroso adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa Bumiroso. PPID Desa Bumiroso ditunjuk oleh Kepala Desa Bumiroso dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bumiroso. Sekretariat PPID Desa Bumiroso berada di Kantor Desa Bumiroso dengan alamat: Jl. Watumalang Km. 03 Dusun Bumiroso RT 03 RW 03 Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo 56352. B. Visi dan Misi PPID ...

Berikut ini rincian struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2022. Dokumen ini memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa. Apabila dokumen tidak bisa ditampilkan, silahkan unduh melalui link di bawah ini: ...

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan yang disusun meliputi rancangan untuk: Peraturan Desa: Peraturan ini berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan ...

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan yang disusun meliputi rancangan untuk: Peraturan Desa: Peraturan ini berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan ...