Sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa Penyampaian Dokumen LPPD dan Informasi LPPD ini merupakan kewajiban Kepala Desa setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi dan sistematika penyusunan LPPD masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Kepala Desa kepada BPD serta Informasi ...

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa Penyampaian Dokumen LPPD dan Informasi LPPD ini merupakan kewajiban Kepala Desa setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi dan sistematika penyusunan LPPD masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Kepala Desa kepada BPD serta Informasi ...

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa Penyampaian Dokumen LPPD dan Informasi LPPD ini merupakan kewajiban Kepala Desa setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi dan sistematika penyusunan LPPD masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Kepala Desa kepada BPD serta Informasi ...

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa Penyampaian Dokumen LPPD dan Informasi LPPD ini merupakan kewajiban Kepala Desa setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi dan sistematika penyusunan LPPD masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Kepala Desa kepada BPD serta Informasi ...

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa Penyampaian Dokumen LPPD dan Informasi LPPD ini merupakan kewajiban Kepala Desa setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi dan sistematika penyusunan LPPD masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Kepala Desa kepada BPD serta Informasi ...

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan memberikan ...