SEMARANG, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bersama Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023 di Aula Swadaya Masyarakat. Acara tersebut dihadiri 86 desa dari 29 kabupaten, baik secara luring ataupun daring. (11/07/2023)

Kabupaten Wonosobo melalui Diskominfo Kabupaten mengirimkan 3 (tiga) Desa untuk mengikuti Sosialisasi tersebut, yaitu Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar, Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang dan Desa Gunung Tawang Kecamatan Selomerto.

Keterbukaan Informasi Publik pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Hal ini di atur oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Desa sebagai salah satu Badan publik berkewajiban memberikan akses informasi. Untuk itu pada tahun 2023 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Desa. 

Indra Ashoka Mahendrayana, S.E. selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah membuka kegiatan sosialisasi Monev desa ini sekaligus menghimbau para perangkat desa untuk meningkatkan kekuatan desa, terutama perihal objek sengketa. Banyaknya masyarakat yang semakin kritis mengawasi keterbukaan informasi harus dibarengi oleh penguatan PPID desa. 

Dalam sambutannya, Lusi Arjuni, S.S, M.H. selaku Kepala Bidang Penataan Desa Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Monev keterbukaan Informasi Publik Desa ini merupakan bentuk kolaborasi antara Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan bahwa kegiatan ini sangat positif untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik desa dalam pelayanan informasi publik desa

Moh Saleh, S.T., M.T., sebagai Ketua DPRD Komisi A mendukung terciptanya desa informatif, yaitu desa yang siap memberikan informasi terkait dengan belanja desa dan kebijakan-kebijakan yang diambil kepala desa. Selanjutnya, ia juga mengungkapkan bahwa desa merupakan badan publik yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka. Perlu adanya kolaborasi antara Dispermadesdukcapil dengan Komisi Informasi, juga Inspektorat dengan Komisi Informasi sehingga pemahaman soal keterbukaan informasi publik di tingkat kepala desa semakin kuat dengan pertanggungjawaban yang semakin baik. 

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos., sebagai pemateri mengenai penilaian keterbukaan informasi publik desa, mengungkapkan bahwa tujuan Monev keterbukaan informasi publik adalah untuk: (1) mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintahan Desa, (2) mendorong tersedianya Informasi publik desa yang sesuai dengan standar layanan informasi publik desa, (3) mendorong terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik desa, (4) mendorong pengelolaan desa untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, Kualifikasi Penilaian tersebut di antaranya adalah 0-39,9 merupakan kategori desa tidak informatif, 40-59,9 merupakan desa kurang informatif, 60-79,9 desa cukup informatif, 80-89,9 desa menuju informatif, dan 90-100 merupakan kategori desa sangat informatif.

Berbeda dengan penilaian KIP untuk Kabupaten/Kota, penilaian kategori tersebut juga dilakukan secara mandiri (self assessment questionnaire) dengan mencantumkan bukti link atau dokumen, dan nantinya akan dilakukan visitasi untuk kemudian dipresentasikan sesuai dengan pengisian penilaian yang telah dilakukan pihak pemerintah desa tersebut. (um)

.:: JADWAL MONEV KIP DESA 2023 ::.

Sosialisasi Monev Desa 11 Juli 2023

Pengiriman SAQ Desa 12 Juli 2023

Pengisian SAQ Desa 12 Juli - 12 Agustus 2023

Pengumuman Hasil Monev Desa 15 Agustus 2023

Masa Sanggah 22-25 Agustus 2023

Visitasi September-Oktober 2023

KIP award November - Desember